EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) BERDASARKAN QANUN ACEH BARAT NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Nahdiyyah Nahdiyyah, Nila Trisna

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pasca pemberlakuan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, menggantikan regulasi sebelumnya. Peralihan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke PBG melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 membawa perubahan signifikan dalam perizinan bangunan di Indonesia, termasuk di Aceh Barat. Fokus utama PBG adalah pemenuhan standar teknis bangunan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji implementasi Qanun baru di Kecamatan Johan Pahlawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PBG di Kecamatan Johan Pahlawan belum efektif. Sebagian besar masyarakat (diestimasi 75% atau 48.732 dari 64.975 penduduk) belum mendaftarkan PBG. Kendala utama meliputi rendahnya kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat, kurangnya pemahaman terhadap sistem PBG berbasis web (SIMBG), pelaksanaan sosialisasi yang belum optimal (hanya dua kali setahun), serta keterbatasan kapasitas staf dalam penguasaan teknologi informasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah, penguatan kapasitas aparatur pelaksana, serta evaluasi berkala terhadap sistem SIMBG untuk meningkatkan efektivitas implementasi PBG dan kesadaran hukum masyarakat.

Keywords


Efektivitas Hukum; Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); Qanun Aceh Barat; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Implementasi Kebijakan; Kepatuhan Hukum.

Full Text:

PDF

References


Buku:

Mubarrak, Muhammad Zaki. Politik Hukum Pengaturan Bangunan Gedung Di Indonesia. Deepublish, 2025.

Zein, Yahya Ahmad. Problematika Hukum Indonesia. Syiah Kuala University Press, 2022.

Jurnal:

Dwijosusilo, Kristyan, and Siti Shafiyah. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Klobur Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang." Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial 4.2, 2020: 143-156.

Faustina, Rahma, and Budiman Rusli. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MENGGUNAKAN SISTEM ONLINE DI DPMPTSP KOTA CIREBON." Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik 8.1 (2025): 29-41.

Febriyanti, Neng Hilda, and Anton Aulawi. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik 4.1 (2021): 34-52.

Jayanthi, Ria, and Anggini Dinaseviani. "Kesenjangan digital dan solusi yang diterapkan di Indonesia selama pandemi COVID-19." JURNAL IPTEKKOM Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi 24.2 (2022): 187-200.

Karima, Dina, and Sri Winarsih Ramadhana. "Sisa Pembiayaan Lebih Anggaran (SiLPA) sebagai Pemoderasi antara Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Pemerintah Daerah di Aceh." Jurnal EMT KITA 9.2, 2025, 700-713.

Nugeraha, Dzakwan Ardhya. "Inovasi Kebijakan Hukum Implementasi Pajak Progresif Berbasis “Progresive Taxation” Guna Meningkatkan Wajib Pajak Pada Umkm.", Jurnal Aplikasi Perpajakan, Vol. 6, No. 1, 2025.

Nugraha, Juniawan Hanif. "Upaya Penegakan Hukum Melalui Penguatan Kesadaran Hukum PKL Dalam Rangka Menciptakan Tertib Penataan PKL." Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 10.2 (2022): 338-351.

Pratama, Gilang. "Analisis Yuridis Perbandingan Izin Mendirikan Bangunan dan Persetujuan Bangunan Gedung dari Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja." Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) 4.3 (2024), hlm. 890.

Rajasa, Hazbullah Indra, and Lukmanul Hakim. "Pertimbangan Hakim Dalam Memberi Izin Kepada Pemohonan Untuk Mengganti Tahun Lahir di Dokumen Kependudukan (Studi Putusan Nomor: 207/Pdt. P/2024/PN Tjk)." Journal of Religion Education Accounting and Law 2.1, 2025: 203-211.

Rich, Johannes Immanuel, and Benny Djaja. "Bagaimana Keberlakuan Hak Waris Di Indonesia." UNES Law Review 6.2 (2023): 6688-6693.

Salsabila, Berliana Putri, et al. "Evolusi Regulasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Indonesia: Dari IMB Ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)." Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882 2.2 (2025): 1032-1036.

Sofian, Felix. "Aspek Hukum Kepemilikan Satuan Rumah Susun Oleh Warga Negara Asing Dengan Hak Guna Bangunan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah 3.4 (2022).

Surya Arifin, et al, "Efektifitas E-Government dalam Pelayanan Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Banjarnegara", Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7, No. 3, 2023.

Takdir, Takdir. "Peran Budaya Hukum dalam Mencapai Tujuan Hukum di Masyarakat." MADDIKA: Journal of Islamic Family Law 3.1 (2022): 35-46.

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628).

Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 253)

Website:

Dinas PUPR Kab Tulungagung, ‘Persetujuan bangunan gedung atau PBG’, https://siputra.tulungagung.go.id/information/persetujuan-bangunan-gedung-pbg.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2025 Nahdiyyah Nahdiyyah, Nila Trisna