PENERAPAN BESARAN GANTI RUGI HAK ATAS TANAH YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku:
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2003.
Soedjarwo Soermihardjo, Mengkritisi Undang-Undang Pokok Agraria Meratas Jalan Menuju Penataan Kembali Politik Agraria Nasional, Cet. 1 Cerdas Pustaka, Jakarta, 2009.
Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Penelitian Praktek, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
Syafruddin Kalo, Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2004.
Jurnal:
Agus Yafli Tawas, Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pelebaran Jalan Martadinata Paal Dua Di Kota Manado), Vol.I/No.6/Oktober-Desember /2013 Edisi Khusus
Eka fitrianingsih, Tinjauan Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian ke non Pertanian (permukiman) di kecamatan tomoni kabupaten luwu timur, skripsi, fakultas hukum, universutas hasanudin Makassar, 2017
Evi Fajriantina Lova. Pengadaan Tanah Dalam Pembangunan Infrastruktur jalan Tol oleh Badan Usaha Milik Negara (persero). Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bramawijaya, tahun 2016
Made Ayu Wangi Utari Suryatika, I Gusti Bagus Suryawan, I Wayan Arthanaya. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum. Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, Tahun 2020
Rizky Amalia, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Penetapan Ganti Rugi Terkait Dengan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Vol 27, No. 3 (2012).
Skripsi, Tesis, Disertasi:
Rika Fitriani, S.E, Pelaksanaan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam Dan Hukum Uupa,Tesis Mahasiswa Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2018
Sumber Internet:
http//:jdih.langsakota.go.id, pengalihan tanah untuk kepentingan umum berupa RTH
Peraturan Perundang-undangan:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Yuni Khairani, Putri Kemala Sari