Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam Penanganan Kasus Terkait Perempuan dan Anak (Studi Penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)
Abstract
Based on the regulation of the mayor of Bandar Lampung Number 6 of 2020, the technical implementation unit for the protection of women and children was farmed to provide protection for women and children in Bandar Lampung city. This study uses a normative juridical method, and an empirical approach. The problem that will be discussed in this research is how the role of the technical implementation unit of the department of womens empowerment and child protection in Bandar lampung city in handling cases and what are the inhibiting factors. The results of the study indicate that the role of the technical implementing unit is to provide services for women and children who experience violence, discrimination, special protection, and other problems
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku :
Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum, PT Revika Aditama, Bandung.
Lintje Anna Marpaung, et al. 2017. Pengantar Hukum Indonesia. Anugrah Utama Raharja, Lampung
Lintje Anna Marpaung. 2019. Revitalisasi Hukum Otonomi Daerah dan Prospektif Kepentingan Daerah, Anugrah Utama Raharja, Lampung.
Siswanto Sunarso. 2014. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
Soenyono. 2020. Otonomi Daerah; Peran Dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan masyarakat, Graha Ilmu, Yogyakarta.
Tami Rusli. 2018. Pengantar Ilmu Hukum. Anugrah Utama Raharja, Lampung
Undang-Undang Dan Peraturan Lainnya
Undang-Undang Dasar Neraga Republik Indonesia 1945
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukkan Dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.
Sumber Lainnya
Dede Karnia. 2015. Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. Jurnal Konstitusi, Vol. 12, No. 4.
Nila Trisna, et al. 2020. Implentasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Pilot Project Kabupaten Aceh Barat. Jurnal Samudera, Vol.15, No. 1.
Hukum Online, “Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan”,https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan, diakses pada 28 November 2021.
DOI: https://doi.org/10.35308/jic.v6i2.4534
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 rizki agip saputra
p-ISSN: 2614-5723 I e-ISSN: 2520-6617 I DOI: 10.35308
Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681, Indonesia
(0655) 7110535 l +6282214066169 l +6285277034555
is licensed under a Attribution 4.0 International License