PERAN PEMERINTAH ACEH BARAT DALAM MENGATASI LIMBAH INDUSTRI

Yeni Sri Lestari, Putri Keumalasari

Abstract


Kajian ini penting untuk dibahas karena tanggung jawab moral pemerintah adalah memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik kepada masyarakat luas. Salah satunya adalah jaminan untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan menjamin kesehatan masyarakat. Keberadaan industri cenderung memberikan sisi positif bagi memajukan perekonomian daerah, namun hal tersebut seringkali tidak diimbangi dengan analisis dampak lingkungan yang komprehensif, sehingga menjadikan masyarakat sebagai korban dari industrialisasi, salah satunya seperti yang terjadi di Aceh Barat. Keberadaan PT. Mifa Bersaudara menimbulkan persoalan lingkungan disekitar masyarakat. Oleh karena itu, kajian ini akan mengkaji mengenai bagaimanakah upaya dan program kerja yang dilakukan pemerintah Aceh Barat dalam menanggulangi masalah limbah batu bara PT. Mifa Bersaudara?, dan bagaimana respon PT. Mifa Bersaudara terhadap keluhan dari masyarakat?. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Pemerintah Aceh Barat bekerjasama dengan seluruh instansi pemerintah serta aktivis peduli lingkungan telah aktif dalam mengupayakan dan mengagendakan berbagai program kerja untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sedangkan PT. Mifa sendiri secara aktif sudah melaksanakan tanggungjawabnya dalam menjaga lingkungan sekitar industri melalui pelaksanaan CSR Keywords: Peran, Pemerintah, Limbah Industri

Full Text:

PDF

References


Amrianto. 2015. Peranan Elit Tradisional Dalam Dinamika Politik Lokal Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Wakatobi 2014. Jurnal Politico. Volume 1, No. 7.

Cyntia Galuh Puspita. 2011. Pengaruh Paparan Debu Batubara Terhadap Gangguan Faal Paru Pada Pekerja Kontrak Bagian Coal Handling PT PJB Unit Pembangkitan Paiton (skripsi). Jember: Universitas Jember.

Dwi Cahyono. 2008. Persepsi Ketidakpastian Lingkungan, Ambiguitas Peran dan Konflik Peran Sebagai Mediasi Antara Program Mentoring Dengan Kepuasan Kerja, Prestasi Kerja dan Niat Ingin Pindah: Studi Empiris di Lingkungan Kantor Akuntan Publik (KAP) Besar (Disertasi). Universitas Diponegoro.

Edmonton. 2010. Coal Dust at The Work Site. New York: Work Safe Alberta.

Gartiria Hutami & Anis Chariri. 2011. Pengaruh Konflik Peran dan Ambiguitas Peran Terhadap Komitmen Independensi Auditor Internal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Inspektorat Kota Semarang) (Thesis). Universitas Diponegoro.

https://kbbi.web.id/peran (diakses pada Senin, 21 Agustus 2018, pukul 10.00 WIB).

Ima Maghfiro, dkk. Analisis Peran Pemerintah dalam Mengatasi Limbah Industri Pabrik Gula Tjoekir. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 1, Nomor 3. H. 94-102.

Lexi J, Moleong. 2002. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Perdana Ginting. 2007. Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Industri. Bandung: Yrama Widya.

Siahaan. Hukum Lingkungan. Jakarta: Pancur Alam. 2008.

Sheriff F. Folarin. 2010. National Role Conceptions and Nigeria’s African Policy (1985-2007) (Unpublished PhD Thesis). Ota: Covenant University.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.




DOI: https://doi.org/10.35308/jpp.v5i1.1013

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Jurnal Public Policy

Jurnal Public Policy
p-ISSN: 2477-5738  I  e-ISSN: 2502-0528  I  DOI: 10.35308
Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681, Indonesia
(0655) 7110535 l +621260313742 l +6285277110911
License Creative Commons is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License